Upaya Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat Kota Tidore, Rapat Lanjutan Dilakukan

TIDORE-Tingkatkan pertumbuhan ekonomi, percepatan penyerapan anggaran, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, rapat lanjutan dilaksanakan.

Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan berkomitemen untuk mempercepat kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di tahun Angaran 2023.

Baca juga: Presiden Jokowi Terbitkan Kepres No. 2 Tahun 2022

Hal tersebut terpantau saat rapat lanjutan para kepala bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Tikep).

Para Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), para Admin Sirup, para pembantu bendahara dengan Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Baca juga: Pemda Tikep Gelar Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Tingkatkan Herd Immunity Anak Usia 6-11 Tahun

Bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tidore, di ruang rapat Wali Kota Tikep, Kamis (8/12/2022).

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, menjelaskan rapat ini untuk menindaklanjuti instruksi wali kota.

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Instruksi pada saat rapat bersama para asisten, sataf ahli wali kota, pimpinan OPD, PPK, PPTK.

Rapat tentang percepatan pengadaan barang/jasa 2023 pada Senin pagi lalu, (5/12/2022) lalu, di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan.

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal di Pasar Porsea, Pedagang Ucapkan Terima Kasih

“Pak wali kota sudah keluarkan perintah saat rapat bersama pada Senin lalu kepada seluruh pimpinan OPD untuk segera melakukan tender pra DIPA tahun Anggaran 2023, " katanya.

Ia mengatakan, hal ini agar tidak terjadi keterlambatan pengadaan barang/jasa ke depan.

Baca juga: Tingkatkan SDM Pengelola Keuangan, 246 Peserta Ikut Bimtek SIPD

Taher menegaskan, target dari percepatan pengadaan barang dan jasa di tahun anggaran 2023 nantinya adalah laporan keuangan yang harus selesai sebelum tutup tahun anggaran.

“Kalau laporan keuangan ini lebih cepat maka pertanggungjawaban kepala daerah jauh lebih cepat, " ujarnya.

"Agar seluruh insentif terkait dengan indikator daerah termasuk insentif keuangan jauh lebih maksimal untuk kedepan, " pungkas Taher

Ia mengajak, agar ke depan dapat jadikan daerah Kota Tidore dalam pengelolaan pemerintahan menjadi destinasi wisata.

Karena tanpa kita sadari, bahwa tata kelola pemerintahan itu juga bisa di jadikan destinasi wisata.

Baca juga: Pemda Tikep Gelar Baksos Persiapan Sail Tidore 2022, Ini Himbauan Wawali Tikep Kepada ASN

Sehingga harapannya, Kota Tidore nantinya jadi tujuan wisata terkait percepatan pengadaan barang jasa dan penyusunan pengelolaan keuangan.

Agar tata pengelolaan ini dapat terukur dan berdaya saing dengan kabupaten/kota lainnya, baik dari sisi pengadaan barang jasa, inovasi daerah maupun lain sebagainya.

Sementara, Kepala Bagian Pengadaan barang dan jasa Setda Kota Tidore Abd. Wahid Saraha mengatakan, percepatan pengadaan ini dilakukan selain untuk penyerapan anggaran juga bagaimana perputaran ekonomi di tahun 2023.

"Salah satunya tingkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan, " ujarnya.

"Ini adalah instruksi langsung dari Wali Kota Tidore kepada bagain barang jasa, untuk melakukan pendampingan ke semua OPD sehingga percepatan pengadaan dapat selesai tepat waktu, " terangnya.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba

Ia juga menambahkan, khusus di tahun 2023 untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan makan minum wajib pengadaannya melalui e-procesing atau belanja langsung melalui e-katalog.

Karena sandarannya pada Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk pengadaan barang jasa.

Sehingga kepala daerah sudah harus memaksimalkan penggunaan  produk dalam negeri, salah satunya dengan belanja di e-katalog.

Wahid berharap agar semua OPD, lebih khususnya sekretariat daerah agar lebih cepat dalam percepatan pengadaan.

"Sehingga nantinya menjadi contoh untuk OPD lain, " tutupnya.

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional